Ancaman Hukuman Bagi Pembakar Lahan

Ancaman Hukuman Bagi Pembakar Lahan
banjarmasin post, 10/08/2019

Musim panas tiba, ancaman kebakaran hutan kembali datang.

Kebakaran hutan paling berpotensi terjadi pada daerah yang memiliki lahan gambut yang luas. Beberapa daerah yang paling sering terjadi kebakaran adalah Riau kemudian diikuti hampir semua area Kalimantan.

Kebiasaan masyarakat yang membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar, menjadi fakor yang paling besar menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Saat saya melintas dari Kalteng menuju Kalsel minggu kemaren, beberapa lokasi terlihat jelas bahwa faktor kesadaran yang lemah ini menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi.

Sudah banyak artikel yang membahas ancaman bagi pembakar lahan. Spanduk spanduk yang dibuat oleh pemerintan ataupun pihak swasta pun sdh banyak terpajang ttg hukuman bagi para pelaku pembakar lahan. Dalam artikel kali ini saya akan coba mengulasnya kembali dengan ringkas dan sederhana.

Apa saja hukuman bagi pelaku pembakar lahan/hutan ?

  • UU Perkebunan – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”):

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

  • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”)Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010:

Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

  • UU PPLH – Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Ancaman Hukuman Bagi Pembakar Lahan
Kabut asap di Kab. Pulang Pisau akibat kebakaran lahan

Ada juga Peraturan Pemerintah Daerah yang juga mengatur sanksi untuk pembakar lahan ini. Seperti : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah (“Pergub Kalteng 52/2008”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 (“Pergub Kalteng 15/2010”).

Jadi, jangan membakar lahan, apabila tidak mau dipenjara….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s